Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sebut Elektabilitas Jokowi Turun karena Ini

image-gnews
Presiden Jokowi saat memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis di SMK Negeri 1 Balige pada Jumat, 19 Maret 2019. Humas Pemprov Sumatera Utara
Presiden Jokowi saat memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis di SMK Negeri 1 Balige pada Jumat, 19 Maret 2019. Humas Pemprov Sumatera Utara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai mesin partai politik pengusung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin belum bekerja maksimal. Dia menduga itu sebabnya elektabilitas calon presiden inkumben itu terkesan mandek.

Baca: Ma'ruf Amin Tanggapi Survei Litbang Kompas Soal Elektabilitas

"Saya berkesimpulan mesin partai politik belum bekerja," kata Emrus di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019.

Hal ini disampaikan Emrus menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang rilis Rabu, 20 Maret 2019. Dalam sigi yang digelar akhir Februari hingga awal Maret itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun yang menyatakan rahasia ada 13,4 persen.

Dibanding hasil bulan Oktober 2018, elektabilitas Jokowi - Ma'ruf mengalami penurunan, sedangkan Prabowo - Sandiaga trennya naik. Kala itu, elektabilitas kedua pasangan berturut-turut 52,6 persen dan 32,7 persen, sedangkan yang menjawab rahasia 14,7 persen. Survei Litbang Kompas melibatkan 2.000 responden dengan margin of error 2,2 persen.

Emrus menuturkan, padahal koalisi Jokowi disokong oleh sepuluh partai politik. Dia berpendapat, kampanye Jokowi sebenarnya bisa efektif jika setiap kader partai menggencarkan gerakan di akar rumput.

"Kalau ranting ada kadernya, maka satu desa ada sepuluh orang. Misalnya bicara di warung-warung, kelompok-kelompok diskusi, dan lain-lain. Nah kelompok-kelompok ini belum maksimal," kata Emrus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak cuma itu, Emrus menilai Jokowi masih disibukkan dengan membeberkan capaian pemerintahannya. Dia menilai hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan melalui biro komunikasi dan media di setiap kementerian. "Tapi hanya Jokowi yang membincangkan itu," ucapnya.

Di sisi lain, dia menilai kubu Prabowo justru sudah lebih maksimal dalam berkampanye. Emrus mengatakan, pekerjaan kubu Prabowo tinggal mengintensifkan gerakan itu di tataran akar rumput.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komaruddin. Ujang mengatakan, di internal koalisi Jokowi pun terjadi pembelahan. Dia menyebut, banyak kader dan calon legislator di daerah yang malah bekerja sama dengan partai koalisi lawan. Bahkan, ujar Ujang, partai-partai di dalam koalisi Jokowi malah berdebat sendiri.

Baca: Elektabilitasnya Turun, Jokowi Jadikan Survei Kompas Evaluasi

"PSI (Partai Solidaritas Indonesi) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berantem," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

31 menit lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.